Manuver Perpu KPK: Sambil Menyelam Minum Air?

Sambil menyelam minum air. Agaknya peribahasa lama ini tepat untuk menilai maneuver Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang (berencana) menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Perubahan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dengan alasan untuk ”menyelamatkan” KPK, Perpu ini sekaligus memberi jalan untuk mengangkat langsung pimpinan KPK: mengabaikan transparansi dan tanpa persetujuan DPR.

Belum selesai kontroversi tindakan kepolisian menjadikan 2 orang pimpinan KPK menjadi tersangka perkara penyalahgunaan wewenang. Tidak menunggu lama, Presiden hendak menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK. Jalannya adalah dengan penerbitan Perpu tersebut. Bahkan sudah beredar kabar tokoh-tokoh yang akan menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK ini.

Walaupun, menjadi hak Presiden untuk menilai alasan subyektif penerbitan Perpu. Namun, hingga saat ini banyak kalangan tidak melihat dasar rasionalitas penerbitan Perpu. Pertama, secara de facto, tugas dan kewenangan KPK masih terus dijalankan oleh pimpinan KPK saat ini. Inilah keberhasilan KPK periode sebelumnya, yang telah secara mantap menaruh fondasi: struktur dan prosedur pelaksanaan tugas KPK. Sumber daya manusia dan infrastruktur KPK masih dapat berjalan. Bahkan, jika pun pimpinan KPK hanya 1 (satu) orang, tugas pimpinan KPK melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi masih bisa dilakukan, sambil menunggu proses pencalonan dan pemilihan pimpinan KPK berdasarkan Pasal 30 UU 30/2002.

Anehnya, wacana Perpu bukan untuk memperpendek jangka waktu proses pencalonan dan pemilihan pimpinan KPK, melainkan memberi wewenang kepada Presiden menunjuk Pelaksana Tugas. Jelas hal ini melanggar ketentuan Pasal 31 UU KPK yang menyatakan proses pencalonan dan pemilihan anggota KPK dilakukan secara transparan.

Pasal 31 UU KPK tersebut disusun, tujuannya tidak lain dalam pemilihan pimpinan KPK, tidak dilakukan karena ada motif dan vested interest. Penunjukkan langsung mengundang dugaan, pimpinan KPK yang menjadi pelaksana tugas merupakan ”orangnya’ SBY: kemungkinan besar bukan figur yang kritis terhadap pemerintahan SBY, bahkan bisa memunculkan spekulasi diambil dari tim sukses SBY saat Pemilu kemarin. Walaupun diberi jangka waktu tertentu sebagai pelaksana tugas, jika kekhawatiran ini menjadi kenyataan, tentu sangat merugikan proses penegakan hukum di Indonesia dan dalam waktu yang singkat bisa saja mewarnai arah pemberantasan korupsi di negeri ini. Jangan lupa, KPK saat ini tengah didorong masyarakat untuk menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi terkait Bank Century dan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu oleh KPU.

Sebaiknya, DPR segera bersidang untuk menolak Perpu pasca Perpu diterbitkan karena tidak ada ada alasan rasionalitas dan obyektivitas penerbitan Perpu. Sejumlah pengamat menduga, Presiden akan menunjuk satu orang pengganti Antasari Azhar. Jika Presiden menunjuk 3 orang sekaligus mengganti Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto, maka sama artinya Presiden mengamini tindakan kepolisian mengkriminalisasi kewenangan KPK yang dijamin pasal 12 huruf b UU KPK yaitu memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun tidak juga tertutup kemungkinan Presiden akan menunjuk 3 orang sekaligus.

Kita semua berharap KPK kedepan, bukan lembaga yang bertugas ”mengamankan” pemerintahan 5 tahun kedepan; bukan lembaga yang dijadikan alat tawar menawar menekan anggota DPR atau lawan-lawan politik SBY, dan bukan lembaga dibawah Presiden seperti Kabinet. Karenanya, proses seleksi: pencalonan dan pemilihan KPK mesti transparan. Read More..

Tidak Ada Sistem Quota Jaksa menjadi Pimpinan KPK

Tak menunggu lama, setelah pelimpahan berkas Antasari Azhar (AA) dari kepolisian ke kejaksaan (25/8), pihak Kejaksaan agung menggadang-gadang dua nama pengganti pimpinan KPK ini. Jaksa Agung Hendarman Supandji pada 28 Agustus lalu menyatakan akan menyiapkan nama-nama pengganti Antasari. Setidaknya ada 2 arti dibalik pernyataan ini.

Pertama, artinya pihak kejaksaan agung sudah yakin, status AA akan beralih menjadi terdakwa, sehingga secara otomatis Ketua KPK non-aktif ini akan diberhentikan oleh Presiden. AA sendiri sempat meminta jaksa penuntut umum meneliti kembali berkas untuk menentukan apakah kasusnya layak dilimpahkan ke pengadilan. Sementara Hendarman malah berharap berkas kasus ini bisa dilimpahkan ke pengadilan pada 10 September.

Kedua, boleh jadi Hendarman berpikir, pengganti AA mesti dari kejaksaan. Jika ini benar, patut kita koreksi.

Tidak ada satu pun pasal dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa pimpinan KPK mesti berasal dari profesi jaksa. UU hanya menentukan 11 persyaratan seseorang untuk bisa mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Empat diantaranya: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun; tidak pernah melakukan perbuatan tercela; cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik.

Tidak ada larangan bagi jaksa untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Periode pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, yang juga mantan jaksa bersama pimpinan yang lain telah berhasil meletakkan pondasi lembaga ini, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Namun sekali lagi keliru, jika pengganti AA mesti apalagi dipaksakan dari kejaksaan.

Entah darimana asalnya, dari pengalaman sebelumnya, ada anggota tim seleksi dan anggota DPR RI yang berpandangan perlunya quota pimpinan KPK yang berasal dari kejaksaan. Salah satu alasan yang sering dikemukakan, antara lain karena diperlukan orang yang berpengalaman dibidang penyidikan. Alasan ini tentu tidak bisa diabaikan, namun tetap tidak menjadi keharusan. Karena UU tidak menyebut mesti berpengalaman sebagai penyidik atau penuntutan. Sebagai informasi, saat ini, Wakil Ketua Bidang Penindakan, yang membawahi subbidang penyelidikan; penyidikan dan penuntutan adalah Chandra M Hamzah, yang sebelumnya adalah seorang advokat, mantan asisten pengacara publik LBH Jakarta. Tambahan, untuk penyidikan, KPK juga telah memiliki Bibit Samad Rianto, yang punya pengalaman panjang di kepolisian, sebagai termasuk pernah menjadi Kapolda Kalimantan Timur. Untuk membuat dakwaan, tentu dengan mudah dilakukan, karena KPK sendiri didukung oleh jaksa-jaksa yang ditunjuk Jaksa Agung untuk diperbantukan di lembaga ini.

Sebaiknya semua argumen perihal proses pergantian pimpinan KPK, mesti mengacu kepada UU. Aturannya jelas, jika terjadi kekosongan salah seorang pimpinan KPK, maka Presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI. Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan juga telah diatur dalam Pasal 29, 30, dan 31 UU 30/2002. Kita persilahkan Panitia Seleksi bekerja. Kita tunggu Presiden mengajukan 2 nama ke DPR untuk selanjutnya dipilih salah seorang untuk menggantikan AA.

Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan juga diberikan amanat untuk memberantas korupsi di negeri ini. Jika memang ada nama yang akan diajukan pihak Kejaksaan Agung dinilai mumpuni dan punya karakter serta keberanian memimpin pemberantasan korupsi di negeri ini, tidak salah jika nama ini yang justru yang memimpin institusi institusi kejaksaan agung! Tentu masyarakat mendukung jika Jaksa Agung dijabat oleh seseorang yang punya kaliber sama seperti pimpinan KPK. Read More..

Duduk Soal Tari Pendet dalam Hukum Internasional

Ada satu hal yang menarik dari kasus klaim Malaysia atas tari pendet asal Bali, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, pada 24 Agustus lalu, mengirimkan nota protes kepada Menteri Kebudayaan Malaysia dalam iklan pariwisata Negeri tersebut. Sempat dikatakannya, jika surat ini tak digubris, Indonesia akan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Internasional. Sebaiknya pemerintah kita, menyiapkan dulu dengan baik segalanya, sebelum buru-buru mengeluarkan pernyataan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Aib kekalahan sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, mestinya jadi pelajaran bagi pemerintah ini!

Ada banyak hal yang rancu dalam pemberitaan media, perihal kekayaan intelektual, paten, dan merek. Kita bukan membicarakan kekayaan intelektual a la Organisasi Perdagangan International (WTO), tetapi yang kita bicarakan adalah warisan kekayaan dunia: yang kita bicarakan adalah ekpresi budaya tradisional milik bangsa Indonesia.

Dalam rezim hukum internasional, hak atas kekayaaan intelektual diatur oleh dua lembaga dunia berpengaruh, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. WIPO dibentuk berdasarkan Konvensi WIPO 1967 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Disamping kedua organisasi ini, yang juga bertalian erat dengan masalah ini adalah, Organisasi Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang melindungi warisan intelektual dan peradaban dunia.

WTO sangat gencar menerbitkan aturan dan perjanjian tentang aspek perdagangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (TRIPs). Kesepakatan-kesepakatan yang diambil oleh WTO ini kemudian dipaksakan terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia. TRIPs sendiri banyak mendapat tentangan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah, misalnya dalam kasus pandemik AIDS di Afrika, karena menutup akses obat-obatan yang diperlukan penduduk di dunia ke-3. Keberatan utama terhadap TRIPs tidak lain karena menyedot dana dari negara miskin ke negara kaya melalui mekanisme kepemilikan hak cipta dan hak patent. Gerakan penentangan ini dikenal juga dengan gerakan keadilan global (alter-globalization, alternate globalization atau alter-mudialization). Dipengaruhi WTO juga, Indonesia sendiri, mengatur rezim properti intelektual antara lain dengan UU 19/2002 tentang Hak Cipta, UU 14/2001 tentang Patern dan UU 15/2001 tentang merek. Sebagai informasi dalam sejarah, kebutuhan mengenai aturan tetang kekayaan intelektual antara lain karena para peserta pameran menolak ikut serta dalam acara the International Exhibition of Inventions di Wina pada 1837, dengan alasan takut ide yang mereka pamerkan dicuri dan diekploitasi di negera lain. Sejak itu rezim hukum intenasional yang mengatur hal ini dikembangkan dan berkembang.

Lantas bagaimana soal tari pendet, keris, corak batik, tari folaya, angklung, reog, batik, hombo batu? Sekretariat WIPO menggunakan istilah ekspresi budaya tradional (traditional cultural expressions atau expressions of folkore) untuk mengklasifikasi bentuk-bentuk semacam ini. Secara umum ekpresi budaya tradisional dikelompokkan menjadi 4 kategori: (1) ekspresi lisan (verbal) seperti dongeng dan pantun; (2) ekspresi suara musikal, seperti lagu dan instrumen musik daerah; (3) ekspresi dengan aksi (tubuh manusia), seperti tarian, pertunjukan dan bentuk-bentuk artistik ritual, dan; (4) ekpresi yang ada dalam obyek-obyek material (ekpresi yang nyata), seperti, gambar, lukisan, desain, pahatan/ukiran kayu, patung, kerajinan tanah liat, terra-cotta, pola dengan gambar-gambar dari batu (mosaic), bagian seni dari kayu (didalam rumah), perlalatan/perlengkapan logam, perhiasan, tenunan, jahitan/sulaman, tekstil, karpet, kostum, instrumen musik, bentuk-bentuk arsitektur.

UNESCO bekerjasama erat dengan WIPO untuk melindungi ekpresi budaya tradisional tersebut. Salah satu aktivitas yang diperkenalkan UNESCO adalah Program Memori Dunia (the Memory of the World Programme) yang ditentukan oleh sebuah Komite Penasihat International (IAC). Dalam program ini Indonesia, bisa dilihat dalam portal UNESCO, lagi-lagi kalah dengan Malaysia. Malaysia telah mengajukan sejumlah warisan dokumentasinya, yaitu Batu Bersurat Terengganu, Korespondensi Sultan Kedah (188 - 1943), Hikayat Hang Tuah, dan Sejarah Melayu. Indonesia? Tidak ada satu pun masuk dalam daftar!

UNESCO juga mempunyai daftar warisan dunia yang ditentukan oleh Komite Warisan Dunia (World Heritage Committee) yang memuat kekayaan alam dan budaya yang memiliki nilai universal yang sangat berharga. Dalam daftar ini, ada 7 warisan dunia yang dimiliki Indonesia yaitu candi borobudur, taman nasional Komodo, candi prambanan, situs Sangiran, taman nasional Lorentz dan warisan hutan tropis Sumatera.

Program UNESCO yang lain adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan Konvensi UNESCO 2003 (Convention on Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the relevant Operational Guideline). Indonesia sendiri menjadi Negara Pihak pada Januari 2008 tahun lalu. Berdasarkan konvensi ini, dibentuk sebuah Komite Inter-pemerintah yang menyusun daftar warisan peradaban manusia (intangible heritage of humanity). Nah, Keris Indonesia dan wayang inilah yang dimasukkan dalam daftar ini. Untuk masuk didaftar ini, tentu mesti ada peran aktif pemerintah kita, karena mesti diajukan terlebih dulu ke Komite.

Pertanyaannya berapa banyak dalam 5 tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mendaftarkan ekspresi budaya tradisional, kekayaan alam dan budaya, atau warisan peradaban adiluhung ke UNESCO? Tentu kita tidak butuh lips service - surplus janji, defisit bukti! Read More..